LAMPUNG SELATAN – Sekawanbaru.com – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 1 Bangunan, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, menuai sorotan keras. Bukan hanya karena siswa menerima ayam yang diduga masih mentah dan pisang yang belum matang, tetapi juga karena muncul dugaan bahwa kondisi makanan bermasalah tersebut telah terdeteksi dalam proses pemeriksaan sebelum makanan dikonsumsi.
Temuan ini menimbulkan pertanyaan serius terhadap profesionalisme, pengawasan, dan tanggung jawab pelaksana Program MBG di tingkat dapur penyedia makanan.
Keluhan bermula saat sejumlah siswa SDN 1 Bangunan menerima paket MBG yang berisi nasi, lauk, sayur, dan buah. Namun, pihak sekolah menemukan ayam yang diduga belum matang sempurna serta pisang yang belum layak konsumsi.
Guru dan pihak sekolah kemudian berupaya menghubungi pengelola dapur MBG melalui sambungan telepon maupun pesan WhatsApp untuk meminta klarifikasi. Namun, upaya tersebut disebut tidak segera mendapat respons dari pihak pelaksana.
Ketua Komite SDN 1 Bangunan, Zulkifli Zen, menegaskan bahwa kejadian ini tidak bisa dianggap sebagai kesalahan teknis biasa karena menyangkut kesehatan peserta didik.
“Program ini dibuat untuk meningkatkan gizi anak-anak. Yang menjadi persoalan, bagaimana makanan yang diduga tidak layak konsumsi bisa sampai ke tangan siswa. Ini harus menjadi evaluasi serius,” tegasnya.
Persoalan semakin serius setelah beredarnya dokumen checklist uji organoleptik yang diduga berasal dari proses pemeriksaan menu MBG pada hari yang sama. Dalam dokumen tersebut terdapat catatan yang mengindikasikan adanya temuan terkait kondisi makanan sebelum dikonsumsi.
Jika temuan dalam dokumen tersebut benar dan telah diketahui sebelum distribusi, maka muncul pertanyaan yang lebih besar: mengapa makanan yang diduga bermasalah tetap dibagikan kepada siswa?
Publik menilai persoalan ini bukan lagi sekadar soal ayam yang kurang matang atau buah yang belum masak, melainkan dugaan lemahnya sistem kontrol mutu yang seharusnya menjadi garda terakhir sebelum makanan diterima anak-anak sekolah.
Ironisnya, Program Makan Bergizi Gratis yang selama ini dipromosikan sebagai program strategis nasional untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda justru tercoreng oleh dugaan kelalaian pada tingkat pelaksana.
Saat dikonfirmasi, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bangunan, Anggi Perwira, S.Kom., mengakui adanya keteledoran dalam pelaksanaan program tersebut.
“Kami mengakui adanya keteledoran dalam pelaksanaan hari ini. Ke depan akan kami evaluasi dan perbaiki agar tidak terjadi lagi,” ujar Anggi.
Pengakuan tersebut semakin menguatkan tuntutan masyarakat agar dilakukan audit menyeluruh terhadap mekanisme kerja dapur MBG, mulai dari proses pengadaan bahan baku, pengolahan makanan, pengawasan kualitas, hingga distribusi ke sekolah.
Tak hanya soal kualitas makanan, operasional dapur MBG juga mendapat sorotan dari warga sekitar. Sejumlah warga mengeluhkan bau tidak sedap yang diduga berasal dari limbah dapur dan tercium hingga ke lingkungan permukiman serta saluran drainase.
Keluhan tersebut memunculkan pertanyaan lain mengenai efektivitas pengelolaan limbah yang dilakukan pihak penyelenggara. Meski pihak SPPG menyatakan telah memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), warga mengaku masih merasakan dampak bau yang mengganggu aktivitas sehari-hari.
Rangkaian persoalan ini membuat masyarakat mendesak Badan Gizi Nasional (BGN), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Inspektorat, hingga Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap operasional dapur MBG di Kecamatan Palas.
Masyarakat menilai kasus ini tidak boleh berhenti pada permintaan maaf atau janji evaluasi. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya citra program pemerintah, tetapi keselamatan dan kesehatan ratusan siswa yang setiap hari menerima makanan dari program tersebut.
Jika makanan yang diduga tidak layak konsumsi dapat lolos hingga diterima peserta didik, maka publik berhak mempertanyakan apakah sistem pengawasan berjalan sebagaimana mestinya atau justru hanya formalitas administrasi semata.
Program Makan Bergizi Gratis dibangun dengan tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia. Namun tujuan tersebut akan kehilangan makna apabila pelaksana di lapangan gagal memastikan makanan yang dibagikan benar-benar aman, sehat, layak konsumsi, dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. ( Mastop)
