Harga Barang Terus Melonjak, DPRD Sanggau Serukan Intervensi Harga

kebijakan yang tepat. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrykus Bambang.

SANGGAU – Sekawanbaru.com — Kenaikan harga barang, baik kebutuhan pokok maupun industrial mengakibatkan dampak besar terutama bagi masyarakat dan pelaku usaha. Jika dibiarkan berlarut-larut, inflasi akan semakin memperburuk sektor ekonomi.

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sanggau, Hendrykus Bambang menekankan pentingnya pengambilan langkah dan kebijakan pemerintah daerah guna mengatasi hal tersebut agar tidak semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.

“Informasinya, memang harga-harga barang di pasar mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Kenaikannya juga cukup signifikan. Bukan hanya harga sembilan bahan pokok (sembako), tetapi juga barang-barang industrial penopang konstruksi, bahan bangunan juga mengalami kenaikan yang luar biasa. Saya lihat ada yang naik sampai 30 persen. Dan sembako itu langsung bersentuhan dengan masyarakat secara umum, apalagi ini kebutuhan harian,” ungkapnya, Rabu (24/6/2026).

Kondisi tersebut, lanjut Hendrykus, sangat berdampak buruk bagi ekonomi masyarakat terutama pemenuhan kebutuhan pokok. Daya beli masyarakat juga menurun dan akibatnya inflasi cukup tinggi.

“Ini kondisi yang sebenarnya sangat memperburuk situasi masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok. Daya beli menurun, otomatis inflasi tinggi. Kita tidak bisa mengelak dari kondisi ini,” katanya.

Menurutnya, dari sisi pangan ada faktor-faktor yang mendukung kenaikan tersebut, seperti kenaikan BBM, transportasi BBM yang sulit didapat sehingga biaya transportasi itu menjadi mahal.

“Biaya untuk produksi pangan misalnya dengan kenaikan harga pupuk yang luar biasa juga membuat biaya produksi untuk pangan itu juga menjadi mahal. Jadi semua faktor mempengaruhi sektor-sektor pangan maupun kebutuhan yang lain menjadi naik. Saya pikir harus ada semacam kebijakan pemerintah yang betul-betul mendasar guna mempengaruhi dan mengintervensi daya beli masyarakat,” jelasnya.

“Perdagangan pemenuhan kebutuhan pokok ini distribusinya kan lebih banyak dipenuhi oleh antar pulau. Kalau yang dihasilkan oleh kabupaten sendiri, misalnya beras masih sangat kecil sekali. Di toko-toko atau supermarket atau di pasar-pasar tradisional itu beras juga kan banyak dari luar. Terus daging dari luar, kebutuhan lain dari luar termasuk ikan juga. Ikan mungkin ada produksi lokal tetapi kan sudah naik juga. Jadi itu intervensi kita mungkin hal-hal kecil yang bisa dilakukan dengan memperkuat pengawasan dalam hal distribusi,” terangnya lebih lanjut.

Dikatakannya, yang dapat dilakukan salah satunya dengan menekan biaya distribusi.

“Distribusi ini, yang bisa kita lakukan sekarang memperkecil biaya transportasi. Distribusi itu menjadi biayanya semakin bisa mengecil. Contoh misalnya dengan BBM yang sekarang kita katakan yang tidak naik itu solar ya. Solar tidak naik. Tetap di Rp6.700. Hanya saja barangnya sulit. Di kios eceran ada, di SPBU nggak ada. Dan sekarang keluhan dari sopir-sopir ekspedisi yang angkutan barang itu untuk mendapatkan solar sampai Rp17 ribu. Bayangkan 200 persen dari harga normal itu membuat daya distribusi membengkak,” ungkapnya.

Terkait dengan oeprasi pasar, Hendrykus menjelaskan bahwa perlu diingat intervensi pasar yang dilakukan itu jumlah barangnya terbatas. Tidak mampu mengakomodir secara terus menerus dengan semua kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sanggau. Jadi hanya bisa beberapa produk saja.

“Beras, minyak, mungkin terigu atau yang lain. Tidak semua bisa kita operasi pasar. Dan itu efektif pada saat dilaksanakan. Tetapi begitu barangnya tidak tersedia lagi, ya kembali lagi kepada posisi puncak untuk pemenuhan dengan harga tinggi. Pemerintah juga ada misalnya program ketahanan pangan keluarga. Misalnya sayur-mayur yang bisa dipenuhi atau diproduksi di tingkat keluarga melalui pekerangan. Tapi persentasinya kan kecil. Kalau dengan segala kesibukan masyarakat saat ini, kan tidak semua bekerja di sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan pertanian dan perkebunan. Kalau memang itu lebih banyak di sektor yang non-petani, saya pikir itu juga menjadi tidak seimbang. Mungkin ada beberapa masyarakat di pedesaan. Tetapi berapa persen untuk memperkuat itu tidak terlalu signifikan kalau menurut saya,” terang legislator dari Partai Golkar ini. (G*/)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan DPRD Iklan DPRD