SANGGAU – Sekawanbaru.com— Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Sanggau mulai memasuki tahap yang menuntut langkah lebih konkret. Pemerintah Kabupaten Sanggau kini mendorong keterlibatan dunia usaha melalui skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TLSP/CSR).
Hal itu mengemuka dalam rapat yang dipimpin Bupati Sanggau Yohanes Ontot di Aula Babai Cinga, Kantor Bupati Sanggau, Kamis (8/10/2026). Rapat dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Khatib serta jajaran OPD terkait.
Rapat tersebut tidak hanya membahas program pendidikan, tetapi juga bagaimana dukungan berbagai pihak dapat dikonsolidasikan agar Sekolah Rakyat benar-benar terealisasi.
Sekolah Rakyat sendiri dirancang sebagai pendidikan formal berbasis asrama yang diberikan secara gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan prasejahtera.
Di titik inilah keterlibatan perusahaan melalui CSR menjadi penting. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut menyusun rencana, tetapi juga memastikan dukungan dunia usaha memiliki bentuk yang jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bupati Yohanes Ontot menegaskan, Sekolah Rakyat harus menjadi instrumen untuk memutus mata rantai kemiskinan, bukan sekadar proyek pembangunan fasilitas pendidikan.
“Sekolah Rakyat ini bukan sekadar sekolah, tapi bentuk kehadiran negara untuk anak-anak kita dari keluarga miskin ekstrem. Pendidikan gratis berasrama ini akan memberikan akses, kualitas hidup, dan harapan masa depan yang lebih baik,” ujar Ontot.
Menurutnya, persoalan kemiskinan tidak dapat diselesaikan pemerintah sendirian. Dibutuhkan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dunia usaha agar akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dapat diperkuat.
“Program ini memperlihatkan bagaimana sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat direalisasikan langsung untuk mengatasi ketimpangan sosial dan memperkuat akses pendidikan di daerah perbatasan seperti Sanggau,” katanya.
Pemkab Sanggau menyatakan akan menyiapkan sejumlah kebutuhan pendukung, termasuk lahan dan regulasi daerah. Sementara dunia usaha didorong mengambil bagian melalui skema CSR.
Namun, dorongan tersebut juga membawa konsekuensi: CSR tidak boleh sekadar menjadi label dalam proposal, sementara masyarakat tidak mengetahui siapa perusahaan yang terlibat, berapa nilai dukungannya, serta untuk kebutuhan apa dana atau fasilitas tersebut digunakan.
Karena itu, jika CSR perusahaan benar-benar diarahkan untuk Sekolah Rakyat, keterbukaan menjadi penting. Pemerintah daerah perlu memastikan kontribusi perusahaan tercatat secara jelas, tepat sasaran dan dapat dipantau publik.
Sekolah Rakyat menyasar kelompok masyarakat yang selama ini berada di lapisan paling rentan. Karena itu, program tersebut tidak cukup hanya memiliki gedung, asrama dan fasilitas pendidikan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan anak-anak miskin benar-benar mendapatkan kesempatan pendidikan yang berkualitas.
Bagi Pemkab Sanggau, tantangannya kini bukan lagi sekadar menggulirkan wacana, melainkan mengubah rapat menjadi aksi nyata.
Sebab, bagi keluarga miskin, Sekolah Rakyat bukan sekadar program pemerintah. Ini menyangkut kesempatan anak-anak mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.
Dan ketika CSR perusahaan mulai diarahkan ke program tersebut, publik berhak mengetahui: siapa yang berkontribusi, berapa nilainya, untuk apa digunakan, dan sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. ( Gus/*)
