SANGGAU – Sekawanbaru.com– Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, menegaskan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 harus dilakukan secara transparan, selektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Di tengah keterbatasan fiskal daerah, pemerintah dituntut cermat menentukan prioritas agar setiap anggaran yang dialokasikan memberikan manfaat nyata.
Susana menegaskan, anggaran daerah tidak boleh sekadar terserap dalam program pemerintahan, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan mendasar masyarakat Kabupaten Sanggau.
“Di tengah keterbatasan fiskal, penganggaran harus transparan dan selektif. Anggaran harus benar-benar menyentuh langsung masyarakat Kabupaten Sanggau,” ujar Susana Herpena di Sanggau, Rabu (18/11/2026).
Ia menyebut sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masih menjadi prioritas utama dalam penyusunan APBD 2027. Berbagai usulan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD juga akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pembahasan anggaran selanjutnya.
“Prioritas kita yaitu pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur. Ini menjadi catatan untuk kita komunikasikan dalam pembahasan berikutnya,” katanya.
Namun, Susana tidak menampik keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi tantangan serius dalam mengakomodasi seluruh program dan usulan pembangunan. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah tidak hanya mengedepankan banyaknya program, tetapi juga mengukur urgensi, dampak, serta manfaatnya bagi masyarakat.
“Semua usulan prioritas itu penting dan menyentuh masyarakat. Namun, keterbatasan fiskal menjadi kendala yang harus kita perhatikan,” tegasnya.
Karena itu, penentuan program dalam APBD 2027 harus didasarkan pada skala prioritas yang jelas, sehingga anggaran tidak terpecah pada kegiatan yang kurang mendesak, sementara kebutuhan pelayanan dasar dan pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat masih belum terpenuhi.
Pemkab Sanggau, lanjut Susana, juga akan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pihak swasta guna membuka peluang dukungan pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Ia berharap seluruh tahapan pembahasan rancangan APBD 2027 dapat berjalan lancar, menghasilkan kesepakatan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, serta memastikan penggunaan anggaran lebih efektif, terukur, dan tepat sasaran.
Kalau ingin, saya juga bisa buatkan versi lebih tajam dengan angle pengawasan APBD 2027, menyoroti keterbatasan fiskal dan tuntutan agar belanja daerah tidak salah prioritas. (Gus)














