SANGGAU – Sekawanbaru.com – Kepastian status kepegawaian tenaga guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan non-ASN masih menjadi perhatian DPRD Kabupaten Sanggau. Pemerintah diminta memastikan kebijakan yang disiapkan benar-benar memberikan perlindungan dan menjamin keberlanjutan pekerjaan para tenaga pendidik.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sanggau, Robby Sugianto, menyatakan pihaknya mendukung upaya pemerintah memberikan kejelasan status bagi tenaga PPPK dan non-ASN, khususnya tenaga guru. Namun, realisasi kebijakan tersebut masih menunggu keputusan resmi pemerintah.
“Kami tetap mendukung karena itu juga sudah menjadi wacana pemerintah. Ya kan, hanya saja eksekusinya, tentu kita akan melihat keputusan ini,” ujar Robby Sugianto di Sanggau, Kamis (12/11/2026).
Menurut Robby, persoalan status kepegawaian tenaga guru tidak boleh berhenti sebatas wacana. Pemerintah perlu memastikan mekanisme dan keputusan yang diambil mampu mengakomodasi kepentingan seluruh tenaga pendidik yang terdampak.
“Kita akan melihat keputusan ini. Kita berharap agar itu betul-betul bisa mengakomodasi semua kepentingan para guru,” ungkapnya.
Ia menilai kepastian status menjadi persoalan penting karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan pekerjaan dan kesejahteraan tenaga guru. Karena itu, pemerintah diminta mempertimbangkan kondisi dan pengabdian para tenaga pendidik sebelum menetapkan kebijakan.
“Sehingga nasib mereka betul-betul bisa terjamin. Itu yang kita harapkan dari kebijakan pemerintah,” tegasnya.
Robby berharap keputusan pemerintah nantinya tidak menimbulkan ketidakpastian baru bagi tenaga guru PPPK maupun non-ASN. Kepastian status, perlindungan hak, dan keberlanjutan pekerjaan harus menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan yang diterapkan.
DPRD Sanggau, lanjutnya, mendukung kebijakan yang memberikan jaminan masa depan bagi tenaga pendidik, sehingga mereka dapat menjalankan tugas pendidikan tanpa dibayangi ketidakjelasan status pekerjaan. (Gus)














