Example 1000x300

DPRD Sanggau Kawal Kepastian Status Guru Non-ASN, PPPK Paruh Waktu Diupayakan Jadi Penuh Waktu

SANGGAU – Sekaaanbaru.com – DPRD Kabupaten Sanggau berkomitmen mengawal penataan status tenaga pendidik non-ASN agar memperoleh kepastian kepegawaian, termasuk peluang perubahan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu pada 2027.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sanggau, Alfonsius Masgio, yang menegaskan DPRD akan mengawal implementasi kebijakan pemerintah terkait penataan tenaga pendidik, sehingga kesepakatan yang telah dibangun tidak berhenti pada wacana, tetapi dapat direalisasikan.

Menurut Alfonsius, PPPK paruh waktu direncanakan memperoleh kesempatan pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu pada Januari 2027. Sementara guru PPPK juga direncanakan mendapat kesempatan mengikuti seleksi CPNS khusus pada April 2027.

“Guru PPPK paruh waktu direncanakan diangkat menjadi PPPK penuh waktu pada Januari 2027. Sementara guru PPPK akan diberi kesempatan mengikuti seleksi CPNS khusus pada April 2027,” ujarnya.

Ia mengatakan, DPRD Sanggau akan memastikan kesepakatan pemerintah pada 18 Agustus 2026 menjadi dasar tindak lanjut kebijakan penataan tenaga pendidik. Hal ini dinilai penting agar guru non-ASN memperoleh kejelasan mekanisme, kesempatan, serta kepastian status kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Alfonsius menjelaskan, tenaga pendidik non-ASN juga memiliki peluang untuk mengikuti skema seleksi maupun rekrutmen yang disesuaikan dengan batas usia dan ketentuan kepegawaian.

“Guru non-ASN yang berusia di bawah 35 tahun dapat mengikuti seleksi CPNS formasi guru. Sedangkan yang berusia di atas 35 tahun akan diberi ruang untuk direkrut menjadi PPPK,” ungkapnya.

DPRD Sanggau, lanjutnya, akan terus mengawal kebijakan tersebut sekaligus memperjuangkan aspirasi para guru non-ASN yang selama ini menantikan kepastian status dan keberlanjutan pekerjaan mereka.

Sebagai bagian dari langkah konkret, DPRD Sanggau berencana melakukan kunjungan dan koordinasi ke Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Kalimantan Barat di Jungkat pada 19 November 2026. Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme dan arah kebijakan penataan tenaga pendidik.

DPRD berharap koordinasi tersebut dapat menghasilkan kejelasan informasi serta memperkuat upaya memperjuangkan kepastian status kepegawaian tenaga pendidik non-ASN di Kabupaten Sanggau, sekaligus memastikan kebijakan yang diterapkan tidak mengabaikan keberlangsungan pelayanan pendidikan di daerah. ( Sp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Example 1000x300