PONTIANAK – Sekawanbaru.com – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat kembali merilis perkembangan penyidikan dugaan korupsi tata kelola pertambangan bauksit di Kalimantan Barat, Kamis (29/4).
Dalam konferensi pers terbarunya, penyidik menghadirkan uang tunai sebesar Rp55 miliar sebagai bagian dari penyelamatan keuangan negara.
Dengan tambahan tersebut, total dana yang telah diamankan dalam perkara ini mencapai Rp170 miliar, setelah sebelumnya Kejati Kalbar merilis Rp115 miliar pada tahap awal penyidikan.
Namun di balik angka fantastis itu, satu hal justru mencolok: belum ada satu pun tersangka yang diumumkan ke publik.
Uang Ada, Pelaku Belum Ada
Publik kini dihadapkan pada ironi penegakan hukum. Di satu sisi, penyidik berhasil menghadirkan ratusan miliar rupiah sebagai barang bukti. Di sisi lain, identitas pihak yang bertanggung jawab atas dugaan korupsi tersebut masih gelap.
Kejati Kalbar beralasan proses penyidikan masih berjalan dan terus dikembangkan. Perusahaan yang terlibat pun belum diungkap.
Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar:
Bagaimana mungkin kerugian negara bisa dihitung dan uangnya dikembalikan, tetapi pelakunya belum juga ditetapkan?
Indikasi Kasus Besar dan Terstruktur
Kasus ini diduga bukan perkara kecil. Sektor pertambangan bauksit dikenal memiliki rantai bisnis panjang—mulai dari perizinan, produksi, hingga distribusi dan ekspor.
Dalam praktiknya, celah korupsi kerap terjadi melalui:
– Manipulasi izin tambang
– Produksi di luar kuota resmi
– Penghindaran pembayaran royalti dan pajak
– Hingga dugaan ekspor ilegal
Jika benar demikian, maka nilai Rp170 miliar kemungkinan baru sebagian kecil dari potensi kerugian negara yang sebenarnya.
Mengapa Perusahaan Disembunyikan?
Kejati Kalbar juga belum mengungkap perusahaan yang diduga terlibat. Sikap ini bisa dimaknai sebagai kehati-hatian penyidik, namun di sisi lain membuka ruang spekulasi publik.
Apakah:
Kasus ini melibatkan korporasi besar?
Atau ada keterkaitan dengan pejabat daerah atau pusat?
ataupun justru ada tekanan tertentu dalam proses penyidikan?
Tanpa transparansi yang memadai, kepercayaan publik berisiko tergerus.
Strategi atau Lambannya Penegakan Hukum?
Pengamat menilai, langkah merilis uang tanpa tersangka bisa menjadi bagian dari strategi penyidikan untuk menelusuri aktor utama dan aliran dana.
Namun jika berlarut-larut, pola ini berpotensi menimbulkan persepsi lain:
penegakan hukum yang tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas.
Ujian Kredibilitas Penegak Hukum
Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Publik menunggu bukan hanya angka penyelamatan uang negara, tetapi juga keberanian untuk mengungkap siapa aktor di baliknya.
Sebab pada akhirnya, pemberantasan korupsi tidak cukup berhenti pada pengembalian uang—melainkan harus memastikan bahwa pelaku benar-benar dimintai pertanggungjawaban (Red)
