Example 1000x300

Pemprov Kalbar Sudah Cairkan Rp13,16 Miliar Bantuan Presiden untuk Karhutla

Oplus_131072

PONTIANAK – Sekawanbaru.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah merealisasikan Rp13,16 miliar dari total Rp40 miliar Bantuan Presiden untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hingga periode pelaporan, realisasi anggaran mencapai Rp13.160.660.413 atau 32,90 persen. Sementara itu, masih tersedia anggaran sebesar Rp26.839.339.587.

Dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan penanganan karhutla, mulai dari operasi pemadaman hingga perlindungan masyarakat terdampak kabut asap.

Rinciannya antara lain Rp1,21 miliar untuk operasi pemadaman darat dan metode suntik gambut, bahan bakar, logistik serta mobilisasi tim. Kemudian Rp2,54 miliar untuk operasional posko pengungsian, distribusi logistik dan evakuasi masyarakat.

Selanjutnya, Rp2,44 miliar dialokasikan untuk sarana dan prasarana pemadaman, Rp2,89 miliar untuk bantuan kesehatan berupa masker, vitamin, obat-obatan dan oksigen, serta Rp2,97 miliar untuk insentif pemadaman.

Dukungan logistik bagi Masyarakat Peduli Api (MPA) dan relawan mencapai Rp496,5 juta, sedangkan bantuan penyaluran air bersih sebesar Rp595,21 juta. Untuk pemulihan ekosistem lahan gambut bekas terbakar, hingga periode pelaporan belum terdapat realisasi pencairan.

Pencairan anggaran melibatkan BPBD, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Perkim, serta unsur TNI, Polri dan Lanud melalui koordinasi bersama BPBD.

Secara keseluruhan, Bantuan Presiden untuk penanganan karhutla di Kalimantan Barat juga dialokasikan kepada pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan laporan Kementerian Dalam Negeri per Jumat, 2 Oktober 2026, total alokasi untuk pemerintah daerah di Kalbar mencapai Rp205 miliar.

Dari total alokasi tersebut, realisasi penanganan karhutla di tingkat provinsi dan kabupaten/kota baru mencapai Rp36.005.301.431 atau 17,56 persen.

Pemprov Kalbar menegaskan penggunaan anggaran akan terus diarahkan secara tepat sasaran dan akuntabel, sesuai kebutuhan penanganan di lapangan. Kolaborasi pemerintah daerah bersama TNI, Polri, relawan, MPA dan masyarakat juga terus diperkuat untuk mengendalikan karhutla sekaligus menekan dampaknya terhadap warga. ( Lai/*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Example 1000x300