PONTIANAK – Sekawanbaru.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong penguatan langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penanganan persoalan air payau yang terus berulang setiap tahun di sejumlah wilayah. Upaya tersebut diarahkan pada pencegahan sejak dini, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penyusunan solusi jangka panjang guna melindungi masyarakat dari dampak bencana musiman.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, saat memimpin Rapat Koordinasi Mitigasi Karhutla Provinsi Kalimantan Barat di Ruang Arwana, Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (24/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Krisantus menekankan bahwa karhutla dan persoalan air payau bukan sekadar permasalahan lingkungan, melainkan persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, perekonomian, transportasi hingga penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, tingginya potensi kebakaran pada 2026 yang dipengaruhi fenomena El Niño harus menjadi pembelajaran penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mempersiapkan langkah antisipasi yang lebih matang, sehingga kejadian serupa dapat dicegah atau diminimalkan pada tahun-tahun mendatang.
“Terlepas dari adanya El Niño di tahun 2026 ini yang menyebabkan tingginya potensi kebakaran, tentunya kita juga harus bersiap sedia dengan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah kembali terulangnya bencana karhutla sebesar ini di tahun yang akan datang,” jelas Krisantus.
Ia mengingatkan, dampak karhutla dapat meluas ke berbagai sektor kehidupan. Asap yang ditimbulkan tidak hanya menyebabkan penurunan kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan, tetapi juga berpotensi menghambat aktivitas pendidikan, mengganggu penerbangan dan transportasi darat maupun sungai, serta menurunkan produktivitas masyarakat.
Krisantus menilai, persoalan karhutla yang hampir setiap tahun terjadi di Kalimantan Barat membutuhkan pendekatan penanganan yang lebih komprehensif. Pemerintah dan seluruh pihak terkait tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman ketika api telah meluas, tetapi harus mengutamakan pencegahan, deteksi dini, dan kesiapsiagaan sebelum memasuki musim rawan kebakaran.
“Karena ini terjadi hampir setiap tahun. Air payau setiap tahun, asap setiap tahun, walaupun tingkat keparahannya tidak seperti tahun ini,” ujarnya.
Untuk itu, Krisantus mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan rapat koordinasi tersebut sebagai ruang untuk menghasilkan gagasan dan rumusan kebijakan yang dapat ditindaklanjuti secara nyata, bukan sekadar menjadi agenda pertemuan rutin.
“Tentu kita tidak bisa berdiam diri. Oleh sebab itu, pada forum yang baik ini, kita semua kumpul di sini. Mari kita memberikan sumbang saran, pemikiran yang konstruktif, holistik, dalam rangka mencari langkah-langkah konkret ke depan: mitigasi terhadap karhutla, kemudian mengatasi air yang selalu asin setiap tahun,” tegasnya.
Dalam upaya memperkuat mitigasi, Krisantus mendorong keterlibatan aktif seluruh unsur, mulai dari perangkat daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kalangan akademisi, BMKG, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), hingga perusahaan perkebunan yang beroperasi di Kalimantan Barat.
Sinergi lintas sektor tersebut dinilai penting untuk memperkuat pencegahan dan kesiapsiagaan, meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang memicu kebakaran, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam mendukung deteksi dini dan penanganan karhutla.
Menurut Krisantus, upaya mitigasi harus didukung pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas agar setiap pihak dapat bergerak secara terkoordinasi. Dengan demikian, langkah pencegahan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, mulai dari pemantauan wilayah rawan, kesiapan personel, hingga dukungan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran.
Dorong Solusi Jangka Panjang Persoalan Air Payau
Selain karhutla, persoalan air payau yang berulang setiap musim kemarau turut menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kondisi tersebut berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat, terutama di wilayah yang mengalami peningkatan kadar garam pada sumber air baku.
Krisantus menegaskan bahwa persoalan air payau tidak cukup diselesaikan melalui penyaluran bantuan air bersih yang bersifat sementara. Diperlukan perencanaan jangka panjang dan pembangunan infrastruktur yang mampu menjamin ketersediaan air baku secara berkelanjutan.
Salah satu langkah yang didorong adalah percepatan pembangunan reservoir dan sarana penampungan air baku. Selain itu, diperlukan kajian teknis mengenai pembangunan instalasi pengolahan air payau menjadi air tawar agar sumber air yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, perencanaan infrastruktur air harus disiapkan lebih awal dengan mempertimbangkan kondisi geografis, ketersediaan sumber air, serta kebutuhan masyarakat di setiap wilayah terdampak. Dengan perencanaan yang tepat, ketergantungan terhadap bantuan air bersih ketika musim kemarau diharapkan dapat dikurangi.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan daerah menghadapi dampak perubahan iklim dan kondisi cuaca ekstrem yang berulang.
Rapat Harus Menghasilkan Tindak Lanjut Nyata
Melalui rapat koordinasi tersebut, Krisantus berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menyatukan persepsi, memperkuat komitmen, serta merumuskan langkah strategis yang dapat segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing.
Ia menegaskan, keberhasilan mitigasi karhutla dan penanganan air payau membutuhkan kerja sama berkelanjutan antara pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap penguatan koordinasi dan perencanaan sejak dini dapat menjadi fondasi dalam mengurangi risiko bencana, melindungi kesehatan masyarakat, menjaga kelangsungan aktivitas ekonomi, serta memastikan ketersediaan air bersih ketika musim kemarau.
“Harapan kita, apa yang kita bahas hari ini tidak berhenti pada rapat saja. Harus ada langkah konkret yang bisa kita tindak lanjuti bersama, sehingga persoalan yang terus berulang setiap tahun ini dapat kita mitigasi dengan lebih baik,” pungkas Krisantus.
Melalui langkah mitigasi yang terencana, terukur, dan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupaya memperkuat kesiapsiagaan daerah sekaligus mendorong penyelesaian persoalan karhutla dan air payau agar dampaknya terhadap kehidupan masyarakat dapat diminimalkan. (Rif/*)
