SANGGAU – Sekawanbaru.com – Serapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sanggau masih sangat rendah menjelang akhir semester I 2026. Hingga pertengahan Juni, realisasi anggaran dinas tersebut baru sekitar 6 persen, sementara sebagian besar pekerjaan konstruksi belum menunjukkan penyerapan anggaran.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sanggau, Aris Sudarsono, mengatakan rendahnya serapan berkaitan dengan belum dimulainya sebagian besar pekerjaan fisik. Sejumlah paket proyek bahkan belum memasuki tahap kontrak sehingga pembayaran uang muka belum dapat dilakukan.
“Serapan anggaran kita masih sangat sedikit, sekitar enam persen. Untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi itu belum ada. Ada hanya beberapa paket. Sebagian besar belum ada serapan, bahkan uang muka juga belum karena kontrak juga belum,” kata Aris, Selasa (16/6/2026).
Menurut Aris, salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan program adalah kenaikan harga barang, terutama bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan harga tersebut berdampak pada penyusunan perencanaan teknis atau detail engineering design (DED), proses pelelangan, hingga jadwal pelaksanaan pekerjaan fisik.
Mundurnya tahapan pekerjaan tersebut pada akhirnya turut menggeser waktu pembayaran proyek, sehingga penyerapan anggaran berjalan lebih lambat dari yang diharapkan.
Aris juga menyoroti ketentuan penggunaan BBM dalam pelaksanaan proyek pemerintah. Menurut dia, kontraktor tidak diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi seperti Pertalite untuk pekerjaan tersebut dan harus menggunakan BBM nonsubsidi, minimal Pertamax.
Sementara itu, harga Pertamax yang disebut telah mencapai lebih dari Rp16.000 per liter menambah beban biaya operasional kontraktor.
“Bahkan sampai Rp16 ribu lebih. Ini akan memengaruhi sekitar 10–20 persen pekerjaan,” ujarnya.
Tekanan kenaikan harga tersebut berpotensi memaksa penyesuaian volume sejumlah proyek agar tetap dapat dilaksanakan dalam batas anggaran yang tersedia.
Aris mencontohkan, penyesuaian pada pekerjaan jalan dapat berupa pengurangan panjang ruas yang ditangani. Sementara pada pembangunan gedung, pengurangan bisa dilakukan terhadap sejumlah komponen pelengkap bangunan.
Meski demikian, ia menegaskan penyesuaian volume tidak boleh mengorbankan kualitas dan fungsi utama infrastruktur yang dibangun.
“Tapi kita membuat supaya perencanaan itu menghasilkan kualitas pekerjaan sama, mutunya sama dan tetap fungsional,” tegasnya.
Kondisi ini menjadi tantangan bagi PUPR Sanggau dalam menjaga pelaksanaan pembangunan di tengah kenaikan biaya konstruksi dan keterlambatan tahapan pekerjaan. Percepatan proses administrasi dan pelelangan menjadi penting agar proyek dapat segera berjalan, sekaligus memastikan penyesuaian anggaran tidak mengurangi mutu hasil pekerjaan.
Dengan serapan yang masih sekitar 6 persen pada pertengahan Juni, perkembangan kontrak dan realisasi pekerjaan fisik menjadi hal yang perlu dicermati dalam mengejar target pelaksanaan anggaran tahun 2026. ( Gus/*)
