Example 1000x300

Jelang Batas Wajib Sertifikasi Halal, DPRD Sanggau Soroti Lambannya Pendampingan UMKM

SANGGAU – Sekawanbaru.com – Tenggat pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada 18 Oktober 2026 semakin dekat. Namun, kesiapan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sanggau masih menjadi perhatian. DPRD Sanggau meminta pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan sosialisasi, tetapi bergerak aktif mendata dan mendampingi pelaku usaha yang belum mengantongi sertifikat halal.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Timotius Yance, menegaskan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) harus segera mengambil langkah konkret agar UMKM tidak kesulitan memenuhi kewajiban tersebut.

“Dari data Disperindagkop, cukup banyak UMKM di Sanggau. Kita berharap para pelaku UMKM berupaya memiliki sertifikat halal,” ujar Timotius Yance, Rabu (14/10/2026).

Menurutnya, pemerintah harus mengetahui secara pasti berapa banyak UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal dan berapa yang belum. Pendataan tersebut penting agar pendampingan tidak berjalan secara umum, melainkan menyasar langsung pelaku usaha yang membutuhkan bantuan.

Timotius meminta BPJPH berperan aktif mengidentifikasi UMKM yang belum bersertifikat halal. Sementara Disperindagkop diminta memberikan kemudahan dalam proses pengurusan, termasuk menjelaskan jalur pengajuan dan persyaratan yang harus dipenuhi.

“Disperindagkop diharapkan memberi kemudahan dan menuntun mereka dalam proses sertifikasi halal. Sosialisasi perlu ditingkatkan agar pelaku UMKM memahami jalur pengajuan dan persyaratan yang harus dipenuhi,” tegasnya.

Ia menilai ketidaktahuan pelaku usaha mengenai mekanisme pengurusan masih menjadi persoalan yang harus segera diatasi. Jangan sampai UMKM justru menghadapi kesulitan administratif akibat minimnya informasi dan pendampingan dari instansi terkait.

“Produk halal ini sangat penting karena menyangkut produk yang mereka jual. Dengan produk halal, pangsa pasar kita bisa lebih luas sehingga barang-barang kita lebih mudah diterima di pasaran,” lanjutnya.

Timotius berharap pemerintah daerah tidak menunggu hingga batas pemberlakuan kewajiban sertifikasi tiba untuk bergerak. Percepatan pendataan, sosialisasi, dan pendampingan harus menjadi prioritas agar pelaku UMKM Sanggau memiliki kesiapan memenuhi ketentuan sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal.

Ia juga menekankan bahwa sertifikasi halal bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya membangun kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar produk UMKM Sanggau. ( Gus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Example 1000x300