JAKARTA – Sekawanbaru.com – Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (IMIPAS) mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor imigrasi mencapai Rp 8,3 triliun per 17 Oktober 2025. Angka ini naik 18,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sekitar Rp 7 triliun.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, mengatakan peningkatan penerimaan tersebut merupakan hasil dari efisiensi layanan, penguatan sistem digital, serta peningkatan integritas aparatur.
“Peningkatan penerimaan negara ini adalah hasil dari sinergi antara pelayanan yang semakin efisien, penegakan hukum keimigrasian yang semakin tegas, serta penguatan disiplin dan integritas internal pegawai,” ujar Yuldi di Jakarta, Kamis (24/10).
Menurutnya, kenaikan PNBP tidak hanya berasal dari layanan konvensional seperti penerbitan paspor, visa, dan izin tinggal, tetapi juga dari inovasi di bidang digitalisasi layanan.
Transformasi digital, terutama melalui izin tinggal online dan golden visa, dinilai memberikan kontribusi besar terhadap efisiensi waktu dan transparansi penerimaan negara.
Selain capaian finansial, Kementerian IMIPAS juga menorehkan prestasi di bidang pelayanan publik.
Beberapa di antaranya adalah Anugerah Humas Indonesia 2025 untuk program Imigrasi Menjaga Negeri serta Inovasi Pelayanan Publik Terbaik dari KemenPANRB atas penerapan sistem digital.
“Kami akan terus menjaga momentum ini dengan memperkuat pengawasan internal dan mengembangkan sistem digital yang berkelanjutan. Peningkatan PNBP harus diiringi dengan peningkatan kualitas layanan publik,” tegas Yuldi.
Pertumbuhan PNBP yang mencapai 18,6 persen ini sekaligus menjadi cerminan peningkatan performa kelembagaan pasca pemisahan Kementerian IMIPAS dari Kemenkumham.
Tantangan selanjutnya, kata Yuldi, adalah memastikan keberlanjutan transformasi digital serta pengelolaan penerimaan negara yang akuntabel dan transparan. ( Red/*)
