JAKARTA, Sekawanbaru.com – Rencana peluncuran paspor edisi khusus dengan desain merah putih yang semula diagendakan menjadi bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025, resmi ditunda. Keputusan ini diumumkan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi sebagai bentuk penyesuaian terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya efisiensi anggaran pada seluruh kementerian dan lembaga. Namun lebih dari sekadar alasan fiskal, keputusan ini juga mencerminkan kepekaan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat luas.
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa keputusan penundaan telah melalui proses evaluasi yang matang, melibatkan berbagai pertimbangan lintas sektor, serta mendengarkan masukan publik. Menurutnya, langkah ini adalah wujud tanggung jawab Ditjen Imigrasi untuk memprioritaskan kebijakan yang memberi dampak langsung dan signifikan terhadap kebutuhan masyarakat. “Setelah melalui evaluasi secara menyeluruh, Ditjen Imigrasi memutuskan untuk menunda implementasi paspor desain merah putih. Keputusan ini diambil dengan penuh pertimbangan dan tanggung jawab,” ujar Yuldi.
Sebelumnya, pada 17 Agustus 2024 lalu, desain baru paspor dengan tampilan berlatar merah putih sempat diperkenalkan ke publik sebagai bagian dari semangat nasionalisme dan pembaruan dokumen negara. Namun, pasca peluncuran tersebut, Ditjen Imigrasi secara aktif memantau respons publik, khususnya melalui analisis media sosial. Selama periode Agustus 2024 hingga Juli 2025, sebanyak 1.642 unggahan dari berbagai kanal media sosial dianalisis secara menyeluruh.
Hasil pemantauan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat lebih menekankan pentingnya penguatan fungsi paspor sebagai dokumen perjalanan yang berdaya saing global, bukan semata tampilan visual. Warga negara Indonesia berharap agar pemerintah lebih berfokus pada pengembangan substansi paspor, mulai dari keamanan digital, kredibilitas internasional, hingga kecepatan dan efisiensi dalam proses layanan. Dengan kata lain, masyarakat menilai bahwa perbaikan sistemik dan peningkatan kualitas pelayanan lebih relevan ketimbang perubahan desain semata.
Respon publik tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi penting dalam menentukan arah kebijakan ke depan. Ditjen Imigrasi pun merespons dengan mengalihkan fokus kepada penguatan fondasi pelayanan dan pengawasan keimigrasian yang berbasis digital. Pengembangan sistem, pemeliharaan infrastruktur layanan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi prioritas dalam penggunaan anggaran yang tersedia saat ini.
Dalam situasi fiskal yang menuntut efisiensi, pendekatan ini dinilai sebagai langkah tepat untuk tetap membawa perubahan yang berdampak langsung pada masyarakat. “Inovasi tidak berhenti pada perubahan desain fisik, melainkan berupa penguatan sistem dan pelayanan yang lebih tepat guna,” jelas Yuldi.
Langkah tersebut juga menandai kesadaran bahwa kekuatan sebuah paspor tidak diukur dari tampilannya, tetapi dari keandalannya saat digunakan di lintas batas negara, tingkat penerimaannya secara internasional, dan perlindungan yang diberikannya kepada pemegang paspor di luar negeri. Maka, Ditjen Imigrasi menegaskan bahwa penundaan ini bukanlah bentuk kemunduran, melainkan bagian dari langkah strategis jangka panjang.
“Kami tidak menghentikan upaya untuk memperkuat posisi paspor Indonesia. Justru, ini menjadi momentum untuk melibatkan lebih banyak pihak dalam mengembangkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik dan kedaulatan negara,” lanjut Yuldi.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, turut memberikan pandangan atas langkah yang diambil oleh Ditjen Imigrasi ini. Dalam keterangannya, ia menekankan bahwa inovasi tetap akan menjadi ruh dari setiap kebijakan keimigrasian ke depan. Fokus utamanya akan tertuju pada penguatan digitalisasi, peningkatan sistem keamanan paspor, dan efisiensi pelayanan agar Indonesia mampu berdiri sejajar dengan negara-negara lain dalam hal tata kelola dokumen perjalanan internasional.
“Inovasi Ditjen Imigrasi akan terus berlanjut, dengan fokus pada pengembangan jangka panjang untuk memperkuat paspor Republik Indonesia melalui peningkatan keamanan digital dan efisiensi pelayanan,” tutur Menteri Agus. Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat atas pemahaman dan dukungan yang diberikan selama proses penyesuaian ini berlangsung.
Langkah penundaan ini, pada akhirnya, mengandung pesan yang lebih besar daripada sekadar urusan desain. Ia mencerminkan arah baru kebijakan keimigrasian Indonesia yang lebih berorientasi pada kualitas, daya saing global, dan pelayanan publik yang responsif. Meskipun desain merah putih harus menunggu waktu yang lebih tepat untuk diimplementasikan, semangat untuk terus memperkuat jati diri paspor Indonesia tetap menyala. Pemerintah berharap, dengan melibatkan masyarakat dalam proses kebijakan publik, kepercayaan dan dukungan terhadap institusi negara akan terus tumbuh, seiring dengan upaya memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional.(*/Red)
