Oleh: Saparudin, Koordinator Divisi P2H Bawaslu Kabupaten Sanggau
Pemilu bukan sekadar agenda rutin lima tahunan, melainkan fondasi utama demokrasi dan wujud nyata kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, rakyat menjalankan hak tertingginya sebagai pemilik sah kekuasaan negara. Tanpa pemilu yang berintegritas, demokrasi hanya menjadi slogan tanpa makna.
Pemilu dan Makna Kedaulatan Rakyat
Dalam sistem demokrasi, pemilu adalah sarana utama untuk mewujudkan prinsip “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.”
Melalui mekanisme pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, rakyat diberi ruang untuk menentukan arah kebijakan dan memilih pemimpin yang dianggap mampu membawa perubahan.
Pemilu bukan sekadar kontestasi politik, tetapi juga momentum partisipasi dan persatuan nasional. Di sinilah rakyat tidak hanya menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan nasib bangsa. Partisipasi masyarakat bukan sekadar kewajiban moral, tetapi wujud tanggung jawab konstitusional.
Prinsip dan Nilai Demokrasi dalam Pemilu
Pemilu yang demokratis harus menjunjung tinggi beberapa prinsip dasar:
- Kesetaraan hak suara, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih.
- Transparansi dan akuntabilitas, agar seluruh proses dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.
- Supremasi hukum, supaya pemilu berlangsung adil tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan.
Ketika prinsip-prinsip ini dijalankan dengan konsisten, pemilu bukan hanya menjadi sarana politik, melainkan juga simbol keadaban demokrasi.
Pemilu yang sehat dan berintegritas akan memperkuat stabilitas politik dan sosial. Sebaliknya, jika prosesnya cacat, hasilnya bisa menimbulkan ketidakpuasan, bahkan konflik horizontal. Oleh karena itu, seluruh pihak—penyelenggara, peserta, maupun pemilih—memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga etika dan integritas pemilu.
Pemilu dan Stabilitas Sosial
Keterlibatan aktif masyarakat juga menjadi benteng utama untuk mencegah praktik curang dan politik uang. Pemilu yang bersih tidak lahir dari kerja satu lembaga, tetapi dari komitmen seluruh elemen bangsa.
Landasan Hukum yang Kokoh
Dasar hukum pemilu di Indonesia sangat jelas.
Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”
Sementara Pasal 22E UUD 1945 menegaskan, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun.
Selain itu, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur secara rinci pelaksanaan pemilu, mulai dari penyelenggara, peserta, tahapan, hingga penyelesaian sengketa.
Dengan dasar hukum yang kuat ini, tidak ada alasan bagi siapa pun untuk meremehkan makna pemilu sebagai instrumen kedaulatan rakyat.
Mengapa Pemilu Penting?
Pemilu menjamin lahirnya perwakilan yang sah. Hanya melalui pemilu rakyat dapat memilih pemimpin berdasarkan kehendak mereka sendiri.
Selain itu, pemilu menjadi mekanisme akuntabilitas: rakyat dapat menilai kinerja pemimpin dan menentukan apakah mereka layak dilanjutkan atau diganti.
Lebih dari itu, pemilu juga mencegah kekuasaan absolut. Dengan adanya siklus kepemimpinan, tidak ada kekuasaan yang permanen. Inilah bentuk nyata pengawasan rakyat terhadap pemerintahan.
Pemilu juga berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Dengan terlibat aktif, warga menjadi lebih sadar akan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari bangsa yang demokratis.
Tanggung Jawab Bersama
Pemilu bukan milik penyelenggara atau peserta saja, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia.
Partisipasi aktif, cerdas, dan bertanggung jawab dari masyarakat menjadi kunci suksesnya pemilu yang bermartabat. Satu suara memiliki makna besar, karena setiap pilihan menentukan arah kebijakan, pembangunan, dan masa depan bangsa.
Jangan biarkan suara hilang karena apatisme. Demokrasi hanya akan kuat jika rakyatnya mau menjaga dan merawatnya. Pemilu adalah cermin sejati dari kedaulatan rakyat—dan tanggung jawab itu ada di tangan kita semua. (*)
