Sanggau – Sekawanbaru.com – Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakor Teknis) Sub Urusan Kebencanaan Tahun 2025 yang telah dilaksanakan sebagai langkah strategis dalam menghadapi berbagai potensi bencana di wilayah Sanggau.
Dalam pernyataannya, Hengki menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi enam jenis ancaman bencana utama yang telah teridentifikasi dalam Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sanggau 2024–2028, yakni banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), gempa bumi, serta kekeringan.
“Kami di DPRD menyambut baik Rakor Teknis ini sebagai forum penting untuk menyatukan visi dan strategi dalam penanggulangan bencana. Enam ancaman bencana yang diidentifikasi bukanlah hal sepele. Masing-masing memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, ekonomi daerah, dan keberlanjutan pembangunan,” ujar Hengki.
Lebih lanjut, Hengki menekankan perlunya kesiapan pemerintah daerah, baik dalam hal regulasi, anggaran, maupun sumber daya manusia yang mumpuni. Ia juga mendorong agar hasil Rakor Teknis tidak hanya berhenti pada tataran dokumen perencanaan, namun diimplementasikan secara konkret di lapangan.
“Penanggulangan bencana harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Tidak bisa hanya reaktif saat bencana terjadi. Kami harapkan ada langkah-langkah nyata, seperti penguatan sistem peringatan dini, edukasi masyarakat, hingga optimalisasi peran relawan dan aparatur desa,” tegasnya.
Dalam menghadapi ancaman karhutla dan kekeringan, misalnya, Hengki menyebut perlunya kolaborasi erat antara BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, masyarakat adat, serta korporasi yang beroperasi di wilayah rawan. Sementara untuk banjir dan longsor, ia menyoroti pentingnya pengawasan tata ruang dan rehabilitasi lingkungan.
Sebagai Ketua DPRD, Hengki memastikan pihak legislatif siap mendukung kebijakan anggaran yang berorientasi pada peningkatan kapasitas penanggulangan bencana.
“Kami siap mengawal penganggaran dan mendorong kebijakan yang berpihak pada keselamatan rakyat. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.
Rakor Teknis Sub Urusan Kebencanaan Tahun 2025 ini diharapkan menjadi titik awal penguatan kesiapsiagaan daerah menghadapi risiko bencana yang semakin kompleks akibat perubahan iklim dan tekanan pembangunan. ( */Red)
