JAKARTA – Sekawanbaru.com – Menurut Guru Besar FISIP Universitas Airlangga, Profesor Henri Subiakto, keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Komjen (Purn) Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khususnya terkait reformasi kepolisian memicu dinamika politik yang kompleks. Langkah ini, menurutnya, merupakan upaya langsung Presiden untuk mengendalikan agenda reformasi dari Istana.
Pada 17 September 2025, Presiden Prabowo melantik Jenderal Polisi Kehormatan Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Penunjukan ini bukan sekadar formalitas, melainkan sinyal kuat bahwa Presiden ingin “membersihkan” institusi kepolisian dari pengaruh politik sebelumnya. Dofiri, yang memiliki rekam jejak integritas tinggi, dianggap sebagai figur yang tepat untuk mengemban misi ini.
Di hari yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit merespons dengan membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri secara internal. Langkah ini, kata Prof Henri, memiliki dua interpretasi. Di satu sisi, ini bisa dilihat sebagai upaya proaktif Polri untuk berbenah diri. Namun, di sisi lain, ini juga bisa diartikan sebagai langkah defensif untuk melindungi struktur internal dan para petinggi Polri dari kemungkinan rekomendasi radikal yang datang dari tim bentukan Presiden.
Prof Henri Subiakto menilai, peristiwa ini menguji hubungan antara Presiden Prabowo dengan Kapolri Listyo Sigit. Meski Kapolri menyatakan dukungannya, pembentukan tim internal yang besar bisa menjadi upaya untuk melindungi posisi dan hierarki Polri.
Reformasi kepolisian ini, menurutnya, juga menjadi momentum penting bagi Presiden Prabowo untuk membangun citra sebagai pemimpin tegas yang berani melakukan perubahan. Keberhasilan reformasi ini akan menentukan legitimasi dan dukungan publik hingga akhir masa jabatannya pada 2029.
Prof Henri menyimpulkan, perkembangan dari kedua tim reformasi—bentukan Presiden dan bentukan Kapolri—dalam beberapa minggu ke depan akan menunjukkan apakah ada sinergi atau justru terjadi perebutan pengaruh. Hal ini akan menentukan apakah Polri bisa direformasi tanpa konflik internal atau malah menjadi arena pertarungan politik. (Red)
