SANGGAU – Isu pelindungan kekayaan intelektual (KI) kini menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Sanggau. Ketua Komisi IV DPRD Sanggau, Paulus, menilai bahwa penghormatan terhadap hak-hak kekayaan intelektual merupakan ciri kemajuan masyarakat sekaligus modal penting bagi pembangunan daerah.
Menurut Paulus, kekayaan intelektual tidak hanya menyangkut hak individu, tetapi juga potensi komunal yang dimiliki masyarakat. “Sanggau punya banyak potensi budaya, seni, produk kreatif, dan pengetahuan tradisional yang kalau dilindungi dengan baik akan menjadi kekuatan ekonomi baru. Jadi ini bukan sekadar soal hak cipta, tapi juga soal daya saing daerah,” ujarnya, Senin (15/9/2025).
Ia menegaskan, pengaturan mengenai pelindungan kekayaan intelektual di daerah menjadi kebutuhan mendesak. Regulasi ini, kata Paulus, akan memberi kepastian hukum, sekaligus mendorong tumbuhnya kreativitas dan inovasi masyarakat. “Kalau kita tidak punya dasar hukum yang jelas, maka potensi itu akan mudah diambil atau dipatenkan pihak lain. Akhirnya masyarakat kita hanya jadi penonton,” tambahnya.
Lebih jauh, Paulus menyebut bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengamanatkan negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam konteks daerah, amanat itu bisa diwujudkan melalui perlindungan KI yang mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan rakyat.
“Bayangkan kalau produk olahan lokal, kerajinan tangan, atau kearifan budaya Sanggau dilindungi secara hukum. Itu bisa jadi sumber Pendapatan Asli Daerah sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat,” kata Paulus.
Ia juga mendorong pemerintah daerah menggandeng berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, komunitas kreatif, hingga pelaku UMKM untuk bersama-sama mengembangkan sistem pelindungan kekayaan intelektual di Sanggau.
“Intinya, kita ingin pelindungan kekayaan intelektual bukan hanya jargon, tapi betul-betul hadir sebagai strategi pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” pungkas Paulus.
